Sekda Naziarto Pertambangan Harus Memiliki Izin

PANGKALPINANG – Sekda, Naziarto menegaskan pengelolaan pertambangan harus memiliki izin pertambangan. Oleh sebab itu,  Pemprov Babel dalam memberikan izin pertambangan harus memperhatikan Amdal dan RKL-RPL nya. Penjelasan dilakukan Sekda, di Ruang Tanjung Pendam Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Pertambangan Timah Terhadap Ekosistem Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (5/3/2020).

Dikatakan Sekda, pertemuan antara Tim Kemenko Polhukam dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel bersama PT. Timah dan para pelaku usaha pertambangan untuk membahas seputar pertambangan timah terhadap ekosistem lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Babel.

Perizinan pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh Pemprov Babel, penambangan yang dilakukan masyarakat atau swasta maupun oleh PT. Timah tidak berani keluar dari koridor hukum, kita harus sesuai prosedur yang ada, sehingga pada saat pelaksanaanya tidak bersinggungan dengan ranah hukum, agar setiap operasional berjalan dengan baik,

Mengenai adanya pengaduan masyarakat, ditegaskan Sekda, Pemprov Babel menindaklajuti dengan cara turun langsung bersama pihak-pihak terkait ke lapangan. 

Hal ini berdasarkan pengaduan masyarakat mengenai keluhan terhadap penambangan PIP dan KIP di Kep. Bangka Belitung. Namun ketika melakukan peninjauan langsung, di lapangan tidak seperti apa yang dilaporkan tersebut. 

Sementara itu, Asmarni Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup mengatakan, kedatangan Tim Kemenkopolhukam ke Babel untuk meminta penjelasan dampak Pertambangan Timah terhadap ekosistem lingkungan hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.

 

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
Ratna
Bidang Informasi: 
DLH