Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Terhadap Penatalaksanaan Amdal Dan UKL-UPL Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pangkalpinang- Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL serta penyusunan dan penilaian kualitas Mutu Dokumen Amdal yang dilakukan Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi dengan Sekretariat Komisi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Rabu (12/08/20).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui tim dari Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK) melakukan pemeriksaan terhadap penatalaksanaan proses administrasi penilaian 5 dokumen AMDAL yg telah dinilai dan diterbitkan rekomendasi kelayakan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi ungkap Harfiyanto Kasi. Kajian Dampak LH di ruang rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Harfiyanto mengatakan beberapa komponen yang dievaluasi dalam kegiatan ini meliputi pemenuhan persyaratan lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA), administrasi proses penilaian dan penerbitan izin lingkungan terhadap dokumen Lingkungan dan mutu dokumen AMDAL.

Adapun 5 dokumen AMDAL yang telah di evaluasi oleh Tim KLHK yaitu rencana usaha dan kegiatan Pembanguan dan peningkatan Jalan Balunijuk UBB, Jalan Trans Bangka, Jalan Trans Belitung, Jalan Pangkalpinang - Beriga - Sadai dengan pemrakarsa Dinas PUPR Provinsi Kepualaun Bangka Belitung yang proses penilaiannya di luar sistem OSS dan rencana usaha dan kegiatan PLTU 4 Babel (PLTU Suge Belitung) dengan pemrakarsa PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operasional dan Maintenance Luar jawa-2 rencana usaha dan kegiatan PLTU- 4 Babel yang proses penilaiannya melalui sistem OSS.

Tidak hanya di KPA Provinsi, tim KLHK yang di dampingi oleh wakil DLH Provinsi juga melaksanakan pembinaan ke Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bangka Selatan.

Harfiyanto berharap dengan kegiatan ini persyaratan lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sesuai dengan rekomendasi, penatalaksanaan proses administrasi penilaian dokumen Amdal dan penerbitan izin lingkungan di Provinsi dan Kabupaten. sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan serta kualitas mutu dokumen (konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi) yang diterbitkan oleh KPA Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan esensi kajian yang dilakukan dan dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

Selain itu, kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh KLHK ini diharapkan terus dilakukan minimal satu tahun sekali agar proses penilaian amdal oleh komisi penilai amdal di daerah lebih baik lagi.

Sumber: 
DLH
Penulis: 
ratna
Fotografer: 
Yurzam
Editor: 
Harfiyanto
Bidang Informasi: 
DLH