NAZIARTO AJAK ASN PEMPROV BEKERJA MAKSIMAL TERTIB ATURAN DAN TERTIB HUKUM

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Naziarto, membuka pertemuan  Pembinaan dan Pencegahan Tindak Korupsi di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung pada Senin (9/3/2019). Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas dan Aparatur Sipil Negara (ASN)  dari Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Babel, serta menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kep. Babel Ranu Mihardja.

Naziarto juga menyebutkan bahwa kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung, Ranu Mihardja pada hari ini merupakan angin segar agar kami bisa melaksanakan pekerjaan kami dengan baik di OPD kami masing-masing, mudah-mudahan dengan ini ASN bisa bekerja dengan maksimal serta mengetahui rambu-rambu serta rel-rel dalam melakukan tupoksi mereka.

Naziarto mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu memperhatikan dua hal diantaranya tertib administrasi dan tertib hukum sebagai langkah preventif cegah tindak korupsi.

"Kita sebagai ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tugas pokok dan fungsi antara dinas satu dan lain berbeda, tetapi fungsi kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan koridor yang ada,"jelasnya.

Kepala Kejati Kep. Babel Ranu Mihardja dalam paparannya menyebutkan agar jabatan jangan dijadikan tujuan, jadikan amanah sebagai media untuk beribadah. Ranu juga menjelaskan jika seseorang memiliki integritas maka akan terhindar dari tindak korupsi, namun menurutnya, integritas itu merupakan penilaian dari orang lain, bukan diri sendiri.

Ranu juga menuturkan bahwa korupsi terjadi sejak manusia lahir, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, saat sakit hingga meninggal dunia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang No. 29 Tahun 2001 ada 8 bentuk korupsi diantaranya merugikan keuangan negara, suap, pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, konflik kepentingan, gratifikasi, TP yang berkaitan dengan TPK.

Ranu juga menjelaskan tentang Fraud triangle, yakni tiga penyebab terjadinya korupsi antara lain korupsi terjadi karena Adany dari niat (individu),  pembenaran (lingkungan), dan kesempatan (kelemahan sistem).

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
umar
Bidang Informasi: 
DLH