Minta Hentikan Penambangan Laut, FPNP Babar Kunjungi DLH Babel

Pangkalpinang-Forum Persatuan Nelayan Pesisir Bangka Barat (FPNP) mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait masih adanya kegiatan penambangan Timah di Laut Bembang Desa Sungai Buluh menggunakan PIP ( Ponton Isap Produksi) oleh Mitra PT. Timah, Tbk ( CV. Antas Salam) dalam IUP PT. Timah, Tbk-DU1549 di ruang rapat Kantor DLH Babel (8/10/20).

Dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Babel, Eko Kurniawan menyambut baik kedatangan FPNP Bangka Barat dan mendengarkan aspirasi mereka terkait  kegiatan penambang laut di Bembang yang mengakibatkan lumpur atau limbah sehingga sangat mempengaruhi hasil tangkap para nelayan dan dapat menyebabkan kerusakan dan kematian terumbu karang di laut.

Terkait dengan permasalahan ini Eko menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan untuk melihat kondisi dan fakta dilapanagn yang sesungguhnya agar menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan. Dimana dalam pelaksanaannya Dinas Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti pengaduan, keluhan masyarakat sesuai dengan SOP pengaduan yang ada.

Disampaikan juga, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menindaklanjuti untuk verifikasi lapangan pada tanggal 09 Oktober 2020 dan akan melakukan pengambilan sampel air laut untuk melihat dan memastikan baku mutu air laut sesuai Permenlhk No. 51/2004 tentang baku mutu air laut.

Sementara Ketua BPD Desa Air Nyatoh, Suwandi dalam diskusi mempertanyakan dan memastikan kapan tambang di Bembang dihentikan dan mempertanyakan sekaligus memastikan kapan tim gabungan bersama-sama turun ke laut guna mengecek dampak limbah atau lumpur akibat penambangan laut di Bembang dengan melibatkan perwakilan dari nelayan.

Ia juga menegaskan nelayan Bembang sangat merasakan langsung dampak negative dari kegiatan tersebut dimana hal tersebut betul-betul mempengaruhi hasil tangkapan para nelayan yang semakin menurun.

Suwandi menginginkan keseriusan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini karena semua nelayan benar-benar menolak kegiatan penambang laut tersebut. 

As Baru, Ketua FPNP Babar berharap Dinas Lingkungan Hidup Babel benar-benar berpihak kepada nelayan. “Seandainya aktivitas ini tidak menimbulkan dampak lingkungan  kami tidak mempermasalahkan sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat nelayan”.

 

 

 

 

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
Ratna
Editor: 
Budiman
Bidang Informasi: 
DLH