Kunjungan Kerja Komisi III Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat,terkait Kebijakan Provinsi dalam Perlindungan Lingkungan Serta Pengembangan Investasi di Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedatangan Komisi III Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dalam rangka kunjungan kerja terkait kebijakan Provinsi dalam perlindungan lingkungan serta pengembangan investasi di daerah. Kamis (20/5/21)

Samsir, selaku Wakil Ketua Komisi III Anggota DPRD Kab. Babar mengutarakan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi terkait permasalahan perizinan tambak udang dimana kondisi real dilapangan banyak terjadi pengrusakan mangrove dan masalah investasi yang tidak sesuai dengan tata ruang daerah. Hal ini untuk melihat keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menangani permasalahan yang timbul di Kabupaten Bangka Barat.

Menjawab hal tersebut, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Yurismansyah menjelaskan tingkat kerusakan mangrove perlu ada perhitungan dengan mengacu pada KepmenLh no 201/2004 tentang baku mutu dan penilaian  kerusakan mangrove. Jika lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka persetujuan lingkungan tidak dapat di proses lebih lanjut. Persetujuan lingkungan merupakan salah satu syarat penerbitan perizinan berusaha jika tidak ada maka perizinan berusaha juga tidak akan diterbitkan.

Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya hanya akan memproses persetujuan lingkungan untuk lokasi yang telah direkomendasikan baik dari Kabupaten/Kota untuk area darat dan provinsi untuk area laut, ”tegasnya.

Kerusakan mangrove yang lokasi mangrove nya berada di pemanfaatan APL (Area Penggunaan Lain) semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota karena masih berada di area darat yg menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Suryo Edi, JFT PPLH mengatakan dari bidang Pengendalian dan penataan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Babel sering melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan lingkungan yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi termasuk kegiatan budidaya tambak udang vaname untuk melakukan perbaikan-perbaikan kemudian yang terpenting adalah komitmen dari pengusaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dipimpin Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Wahyudin mengenai pengelolaan persampahan di Kab. Bangka Barat dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa ditindaklanjuti di kabupaten Bangka Barat.

 

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
Ratna
Editor: 
Harfi
Bidang Informasi: 
DLH