Informasi Lingkungan Hidup Wajib Diketahui Seluruh Pihak

Pangkalpinang-Dalam rangka memberikan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Babel mengadakan Workshop Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2020. Selasa (11/2/20) di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Babel.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Babel Eko Kurniawan, S.Sos, M.si mengatakan salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiaban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi  lingkungan bagi seluruh pihak.

DIKPLHD dilakukan secara terpadu dan dikoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih jauh Ia mengatakan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah (SILHKD) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ( DIKPLHD) sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara Kepala Bidang tata lingkungan Sardiyono mengatakan dalam menyusun DIKPLHD tersebut, melibatkan unsur satuan kerja perangkat daerah, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat. DIKPLHD merupakan laporan status lingkungan hidup suatu daerah yang berisi laporan informasi mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disajikan dengan data kondisi umum lingkungan dan isu prioritas lingkungan hidup yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah yang terdiri atas kualitas air, resiko bencana, persampahan, tata guna lahan, dan kualitas udara.

Agar kualitas data dan informasi lingkungan hidup dapat meningkat dari waktu ke waktu, maka melalui pedoman penyusunan DIKPLHD harus menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam penyusunan DIKPLHD,”tegasnya.

Hal senada dikatakan Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiyoga, SE kepada peserta untuk memperhatikan pengisian aplikasi tahap awal yang dituangkan dalam dokumen terkait isu-isu daerah dan peran aktif pimpinan sangat berpengaruh untuk mencapai level penghargaan.

 

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
Ratna
Bidang Informasi: 
DLH