Dokumen KLHS RDTR Merawang Tahun 2020-2040 Harus Memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang

Pangkalpinang-Dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Merawang dan Peraturan Zonasi Tahun 2020-2040 Kabupaten Bangka harus memperhatikan rencana detail tata ruang. 

Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. KLHS merupakan upaya untuk memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan Kebijakan,Rencana dan/atau Program (KRP) pada RDTR telah memasukkan prinsif-prinsif pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan saat memimpin rapat asistensi KLHS RDTR Merawang dan peraturan zonasi Tahun 2020-2040 Kab. Bangka di ruang rapat DLH Babel, Jumat(6/11/20).

Adapun hal yang harus diperhatikan secara jelas dalam penyusunan dokumen KLHS RDTR Merawang diantarnya Naskah teknis, peta, matrik indikasi Kebaijakan rencana  dan program dan draft raperda.

Yurismansyah juga berharap Penyusunan dokumen KLHS RDTR Merawang dan peraturan zonasi Tahun 2020-2040 dapat segera diselesaikan sesuai tahapan penyusunan KLHS sehingga bisa di Proses Validasinya.

Ada beberapa masukan dari tim validasi Provinsi, Edwin Setiady Kasi Perencanaan LH, terhadap dokumen KLHS agar analisis alternatif dan rekomendasi agar dilakukan terhadap semua Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang dikaji dan tidak bersipat normatif, rekomendasi perbaikan KRP KLHS selain dimasukkan dalam Materi Teknis RDTR serta diintegrasikan dalam raperda dan menambahkan analisis baseline isu di dalam dokumen.

Sementara Kepala DLH Kab. Bangka, Meina Lima menjelaskan tujuan dari penyusunan KLHS RDTR Merawang dan peraturan zonasi 2020-2040 untuk merumuskan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, mengkaji pengaruh KRP RDTR terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan dan komponen lingkungan hidup dan merumuskan mitigasi, alternatif dan penyusunan rekomendasi untuk penyempurnaan RDTR yang telah disusun.

Ismir Rachmaddinianto, Kepala Dinas PUPR Kab. Bangka menjelaskan penataan ruang RDTR perkotaan Kec. Merawang adalah kawasan perkotaan sebagai kawasan pusat pelayanan perekonomian dalam pengembangan perindustrian, perdagangan dan wisata sebagai kawasan cepat tumbuh yang berbatasan dengan Kota Pangkalpinang, untuk itu  pada prinsipnya ia sangat mengapresiasi kerja tim validasi Provinsi dan sangat mengharapkan dokumen ini dapat selesai dengan tepat dan cepat.

Kegiatan KLHS RDTR Merawang ini telah mengeluarkan Berita  Acara yang didalamnya memuat masukan dari tim validasi KLHS Provinsi untuk segera diperbaiki selanjutnya divalidasi dengan mengajukan surat permohonan beserta kelengkapan validasi dan tanda tangan Kepala Daerah.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, DLH Kab. Bangka, Dinas PUPR Kab. Bangka dan Dinas PUPR Provinsi Kep. Babel.

Rapat diikuti oleh Tim Validasi KLHS Provinsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka beserta tim, Kepala Dinas PUPR berserta Tim dan Kepala Bidang Tata ruang dan pertanahan Dinas PUPR Provinsi Kep. Babel.

Sumber: 
Bidang Tata Lingkungan
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
ratna
Editor: 
Edwin setiady
Bidang Informasi: 
DLH