Dinas Lingkungan Hidup Terpilih Mewakili Riform Provinsi Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pangkalpinang-Dalam rangka untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pendampingan terkait perbaikan nilai yang masuk dalam prioritas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi,Rabu (22/7/2020) di Ruang Rapat Kantor DLH Prov. Kep. Babel.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Babel, Dora Wardani mengatakan Dinas Lingkungan Hidup termaksud 11 Organisasi Perangkat Daerah yang terpilih mewakili perform Provinsi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pada dasarnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Babel sudah mengikuti 8 (delapan) area perubahan dan mencoba memperbaiki area perubahan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia juga menginginkan adanya petunjuk teknis yang lengkap di dalam penginputan aplikasi Permenpan-RB. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga sudah membentuk Tim reformasi birokrasi yang  terbagi menjadi 3 (tiga) tim diantaranya tim 1 (satu) bertanggung jawab terhadap area perubahan 1 sd. 5, Tim 2 (dua) ) bertanggung jawab terhadap area perubahan 6 sd. 7,  sedangkan Tim 3 (tiga) untuk area perubahan 8.

Adapun area perubahan yang dimaksud diantaranya manajemen perusahaan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara Kabag. RB Biro Organisasi Setda Prov. Kep. Babel, Wardati mengatakan untuk penilaian Permenpan_RB tahun ini ditekankan pada implementasi bukan administrasi dan harus mengisi serta mengirim LKE Manual yang telah dilengkapi dengan penilaian mandiri serta link hyperlink bukti dukung.

Wardati memberikan beberapa point rekomendasi RB Dinas Lingkungan Hidup diantaranya melaporkan tentang praktik gratifikasi secara berkala, melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, membangun lingkungan pengendalian, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap system pengendalian intern dan melaksanakan sosialisasi WBS (Whistle Blowing System).

Semoga kegiatan pendampingan ini bermanfaat dalam mendongkrak nilai indeks, dan juga dapat meningkatkan kualitas layanan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkapnya.

Sumber: 
DLH
Penulis: 
Ratna
Fotografer: 
Ratna
Editor: 
Dora Wardani, ST
Bidang Informasi: 
DLH